Pluralitas Sebagai Etika Nusantara

Posted on Oktober 8, 2010

0


Etika

BHINNEKA TUNGGAL IKA adalah slogan yang menjadi pegangan Nusantara  untuk membangun satu bangsa dan satu negara di atas keaneka ragaman. Seluruh Nusantara menyadari keanekaragaman itu dapat dirajut menjadi satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan negara. Pada dasarnya keanekaragaman itu bukan perbedaan, melainkan keberbagai- macaman suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa dan keyakinan yang di dalamnya terdapat benang kesamaan dan kebersamaan. Demikian pula keaneka ragaman itu terdapat pula pada faktor fisiknya, seperti misalnya keberbagai- macaman geografi, geologi serta flora, fauna dan iklim dari pulau-pulau dan laut di antaranya yang diikat menjadi satu wilayah Nusantara.

Wacana (diskursus) pluralisme di Nusantara cukup marak sejak beberapa dekade belakangan  sampai saat ini. Para akademisi  memperdebatkannya secara intensif dengan cara  ilmiah dan dapat menambah wawasan ilmu dan akademik. Sejalan dengan itu, dalam sosialisasi pemikiran itu terpapar dan tertayangkan dalam media massa grafika, audio-visual dan elektronika yang diakses langsung oleh kalangan umum. Respon kalangan akademik yang kontra pemikiran pluralisme dapat dimengerti karena mereka dapat memilah-milah secara rasional sesuai latar belakang akademik mereka. Akan tetapi di kalangan masyarakat umum, penolakan pemikiran telah berimplikasi disharmoni sosial yang bersifat fluktuatif.

Untuk maksud tersebut diperlukan infra struktur  harmonisasi sosial dalam kehidupan bersama. Etika pluralitas harus sejalan dengan menghormati   peradaban dan martabat. Tidak ada artinya pluralitas kalau yang dipertahankan adalah budaya primitif, keterbelakangan dan hanya asal berbeda dengan alasan kemurnian penghormatan budaya lokal atau  hak asasi manusia tanpa mempertimbangkan hak manusia lainnya dalam sistem kehidupan bersama. Sebagai transformator,  organisasi mahasiswa ekstra kampus (PMII, KAMMI, IMM, HMI, GP, dll) menjadi amat strategis dan penting karena pada saatnya alumni organisasi ekstra kampus dalam berbagai stratanya akan menjadi subyek dominan  untuk menggeluti kehidupan bangsa saat ini dan masa depan. Dalam bahasa lain organisasi mahasiswa ekstra kampus adalah alat perjuangan bangsa dan alat pencerdas bangsa. Lebih-lebih lagi pada dekade terakhir ini, dilihat dari substansi implikatifnya, tugas organisasi mahasiswa ekstra kampus amat signifikan. Di antaranya  untuk mengantisipasi gejala bangsa yang semakin rentan konflik. Begitu pula makin menggejalanya cara pandang dan koridor pemikiran sebagian masyarakat  yang cendrung  menyempit. Bahkan ada kecendrungan klaim kebenaran menjadi milik dan monopoli golongan, kelompok  dan aliran. Parahnya, klaim kebenaran bukan terbatas sebagai milik sendiri dan kelompok tetapi ingin diyakinkan kepada pihak lain dengan berbagai cara yang kadang-kadang tidak bijak.

Selanjutnya, bagaimana pluralitas sebagai etika nusantara menjadi produktif untuk perkembangan pemikiran publik merasa tidak terabaikan pula???. Tentunya kita perlu melihat bagaimana wacana publik tentang pluralisme???. Untuk mengeliminir disharmoni intelektual, paling tidak harus dicarikan tawaran beberapa alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam menjembatani kepincangan pemahaman publik dan pemikiran akademik tentang pluralisme.

Pertama, bahwa harus dilihat pemahaman awal tentang makna semantik antara pluralisme dan pluralitas. Pluralisme dipahami sebagai paham menghormati kemajemukan filsafat kehidupan bersama adalah sesuatu yang afirmatif. Tetapi untuk pluralisme demikian tidak perlu dikaitkan dengan aqidah agama dan ibadah dalam beragama. Di luar itu, kata pluralitas lebih memadai untuk menggambarkan watak atau karakter sosiologis menjaga harmoni dan semangat kebersamaan sosial dalam kehidupan bersama yang memang terlahir dalam majemuk.

Kedua, wacana tentang pluralisme dan pluralitas sebaiknya tidak terlalu menonjol dalam menggesa fanatisme golongan tetapi untuk diarahkan untuk memotivasi kohesif dan interaksi sosial yang beragregasi dengan kepentingan bangsa ke depan dalam menghadapi tantangan budaya kosmopolitan dan globalisme.

Dengan begitu akan ada kesabaran intelektual dan hati untuk meletakkan mereka yang berbeda pendapat sebagai manusia yang bebas berfikir dan tidak membawa kepada kepanikan apalagi gesekan fisik. Oleh karena itu wacana peluralis lebih relevan untuk mengatur kemajemukan masyarakat atau tataran sosiologis, kultural, ekonomi dan politik. Sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang beradab dan bermartabat melalui yang namanya sebuah etika.

Melalui buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita, seperti dijelaskan Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif The WAHID Institute), Gus Dur mengusulkan keharusan pluralitas dalam melihat Islam dan kehidupan, dengan bersandar pada etika dan spiritualitas, termasuk untuk mengelola dunia yang terus bergerak ke arah globalisasi ini. Ini ditujukan untuk perdamaian abadi dan saling menghormati antar bangsa dan antar manusia.

Keberagaman sebagai suatu kenyataan harus disikapi dengan kesadaran dan kesepakatan dalam hal adanya perbedaan, bukan integrasi. Keberagaman yang menerima eksistensi kelompok lain namun tidak berarti membenarkan pemahaman yang berbeda dari pemahaman kita. Dalam bingkai kesadaran perbedaan yang tidak mungkin berintegrasi itu, mari kita hidup rukun dan damai terhadap pemeluk agama mana pun. Selama mereka berbuat baik kepada kita, kita balas dengan adil yaitu dengan kebaikan pula, ataupun kalau sanggup dengan ihsan, yaitu kita balas yang lebih baik. Selama mereka tidak mengusik / merusak agama dan memerangi kita, selama itu pula kita pantas menjaga perdamaian dan kebersamaan.

Hanya saja, jika ada yang mengusik kita, kita hadapi dengan “asyidda-u” (tegas). Kebersamaan dalam kesatuan dalam satu bangsa Bhinneka Tunggal Ika, aqbulo sibatang (membuluh sebatang), yang terdiri dari ruas-ruas yang berbeda yang bersatu dalam satu batang, aqlemo sibatu (melimau sebuah), yang terdiri dari keping-keping limau berbeda yang dibungkus kulit limau). Kebersamaan dan kesatuan dalam membangun negeri ini, memberantas korupsi, memberantas narkoba, memberantas pelacuran yang nyata dan tersembunyi dan menanggulangi HIV/Aids tanpa kondom. Ya, lebih elok istilah Pluralitas ketimbang Pluralisme.

Daftar Bacaan:

1. Budhy Munawar-Rachman.2001. Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. Jakarta: Paramadina.

2. Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

3.      Sutopo Yuwono dalam Alfian, Ed. 1985. “Persepsi Ketahanan Nasional terhadap Kebudayaan”. Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan. Jakarta : Gramedia.