Pemahaman Multikultural untuk Indonesia

Posted on Desember 12, 2010

0


Oleh : Imam Syafi’i

Pada dasarnya saya berkeyakinan bahwa untuk memulai diskusi tentang pemahaman multikultural untuk Indonesia, alangkah sebaiknya kita lebih dulu memahami karakter kita sendiri sebagai sebuah bangsa, masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, dalam artikel ini saya mencoba mengadopsi pemahaman kemajemukan di Indonesia menurut M. Khoirul Muqtafa (2004). Dalam tulisannya di Sinar Harapan, Muqtafa melihat masyarakat majemuk di Indonesia bersifat dua hal, baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal berbagai kelompok masyarakat yang kini dikategorikan sebagai ”Bangsa Indonesia” dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu, maupun ke dalam golongan penganut ajaran agama yang berbeda satu dengan lainnya. Sedang, secara vertikal berbagai kelompok masyarakat itu dapat dibeda-bedakan atas dasar mode of production yang bermuara pada perbedaan daya adaptasinya.
Pemahaman ini dirasa sangat penting yang untuk selanjutnya, akan menjadi penentu awal usaha transformasi pemahaman multikultural itu sendiri terhadap masyarakat Indonesia. Kita dapat mendefinisikan multikultural berbasis pada nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat yang membentuk sebuah komunitas tertentu di berbagai belahan Nusantara. Oleh sebab itu, kemajemukan tidak diartikan dan hidup hanya pada alam kognitif kita semata, namun akan beranjak dan membangun masyarakat Indonesia secara afektif.
Setelah kita mulai memahami kemajemukan dan segala yang membentuknya, kita mencoba memahami arti dari (paradigma) multikultural yang selama ini sedang berkembang. Walaupun hal ini masih bersifat teoritis, namun tidak ada salahnya kita memulai untuk menjadikannya sebuah konsensus sebagai usaha mereduksi setiap primordial yang hidup di dalam setiap sanubari manusia.
Pemahaman paradigma multikultural ini sendiri, mengangkat tiga aspek penting yang terkandung di dalamnya seperti yang telah diusahan oleh bapak bangsa kita, Gusdur. Hal ini masih dianggap relevan karena Gusdur di dalam setiap eksistensinya selalu menunjukkan arti sebuah sikap penghayatan terhadap sifat multikultural yang ada di Indonesia. Tiga aspek yang dimaksud itu adalah, pengakuan, toleransi dan kian jadi diri sendiri.
Aspek pertama adalah pengakuan terhadap keberagaman, pluralitas atau perbedaan cara hidup, baik secara agama, budaya, politik, maupun jenis kelamin. Pengakuan akan keberbedaan dan keberlainan merupakan bentuk untuk mengakui kelompok lain sebagai yang memang lain dalam identitas kulturalnya. Konsekuensi lebih lanjut dari pengakuan ini, semua orang dan kelompok masyarakat yang beragam-ragam itu harus dijamin dan dilindungi haknya untuk hidup sesuai dengan keunikan dan identitasnya. Dasar moral dari pengakuan, jaminan, dan perlindungan ini adalah humanisme: setiap orang hanya bisa berkembang menjadi dirinya sendiri dalam keunikannya: agama, suku, jenis kelamin, aliran politik.
Aspek kedua adalah toleransi atas keberagaman. Namun di dalam toleransi yang dikembangkan Gusdur memiliki dua fase yang harus dipahami secara bertahap. Fase yang pertama adalah negatif-minimalis. Ini memiliki implikasi dalam dunia empirik sebagai bentuk usaha sekadar tidak melarang, tidak menghambat, tidak mengganggu, dan tidak merecoki orang lain dalam penghayatan identitas kulturalnya. Fase yang kedua dan nyata telah dilakukan Gusdur adalah positif-maksimal. Pembelaan dilakukan tidak hanya sekedar mengakui keberadaan kelompok-kelompok tertentu khususnya kaum minoritas, akan tetapi mendorong semua komunitas (minoritas) untuk sungguh-sungguh menghayati identitas kultur dengan segala yang membentuknya.
Aspek yang ketiga tentang kian menjadi diri sendiri. Keyakinan akan adanya perbedaan kita dengan komunitas yang lain serta dalam waktu yang bersamaan juga mendorong komunitas lain tersebut untuk menajdi dirinya sendiri. Namun yang perlu diperhatikan dalam aspek yang ketiga ini adalah bahwa (prasyarat) kita sebleumnya telah menjadi diri sendiri dengan identitas kultur yang membentuk kita, baik dari segi Agama, Suku, Ras dan Adat.
Dari kedua pengertian yang telah dibicarakan di atas, terkait pemahaman kemajemukan dan multikultural, saya beranggapan bahwasanya di dalam kehidupan empirik, kolaborasi pengertian Multikultural terhadap kemajemukan harus segera dilakukan. Selama ini, pemahaman itu hanya hidup diantara kalangan elit (intelektual) dan menjadi mati ketika itu mencoba dikembangkan dalam pemikiran masyarakat Indonesia kebanyakan, dengan segala identitasnya. Hal ini terjadi karena, keduanya dianggap sebuah hal yang terpisah. Multikultural hanya dijadikan istilah yang menyebutkan masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun tidak dilakukan bahwa multikultural adalah motor penggerak kemajemukan itu sendiri sebagai sebuah nilai yang mengadopsi dari nilai-nilai yang ada di dalam setiap masyarakat Indonesia.
Bukan bermaksud untuk sekuler—memahami multikultural perspektif agama terutamanya—namun pemahaman multikultural berbasis pada nila-nilai yang terkandung pada masyarakat Indonesia merupakan bentuk reduksi secara halus menyikapi premrodial yang akan selalu hidup diantara kita. Selanjutnya kita berharap ketika kita berbicara tentang multikultural ini, kajian secara ilmiah—mungkin kajian antorpologi dan sosiologinya—tidak hanya berhenti pada sejauh mana batasan definitif multikultural itu sendiri. Akan tetapi bentuk transformasi pemahaman itu melihat targetnya, kepada siapa itu akan dipahamkan?.
Selanjutnya, menyikapi definisi makna majemuk secara vertical yang bermuara pada perbedaan daya adaptasi, multikultural harus diartikan sebagai bentuk dikotomi yang saling berkaitan antara ruang publik dan privat. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Komunikasi yang baik (dalam konteks negara) antara pemerintah dengan segala kebijakannya akan menjadikan sebuah political will yang baik untuk memajukan perasaan keberagaman dan bukan penyeragaman. Kebijakan tidak lagi diartikan sebagai bentuk Top-Down yang sentralistik akan tetapi juga didukung dengan sikap yang Bottom-Up oleh masyarakat. Semua ini diharapkan akan menjadi sikap (politik) yang tidak lagi memandang kita sebagai mayoritas dan yang lain sebagai minoritas. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan pula kita juga harus bersikap dan berfikir proporsional, mayoritas sebagai mayoritas dan minoritas sebagai minoritas.

Posted in: Tak Berkategori